PERAN SERTA INDONESIA DALAM ORGANISASI INTERNASIONAL
RAHMAT
FAJRIN ALIR
XII.
EXACT KELVIN
1103350
/ 08
SEAJARAH
SMA
NEGERI 2 PANGKAJENE
2013-2014
2013-2014
GNB (Gerakan Non Blok)
I.
Sejarah GNB
Di era tahun 50-an, Negara-negara di
dunia terpolarisasi kedalam dua kutub. Ketika itu terjadi pertarungan yang kuat
antra Timur dan Barat terutama sekali pada era perang dingin (cold war) antara
Amerika Serikat dan Uni Sovyet.
Sebagian Negara masuk dalam Blok
Amerika dan sebagian lagi masuk dalam Blok Uni Sovyet. Aliansi dan pertarungan
didalamnya memberikan akibat fisik yang negative bagi beberapa Negara di dunia
seperti misalnya Jerman yang sempat terbagi menjadi dua bagian, Vietnam dimasa
lalu, serta Semenanjung Korea yang sampai saat sekarang ini masih terbelah
menjadi Korea Utara dan Korea Selatan.
Dalam pertarungan ini Negara dunia
ketiga menjadi wilayah persaingan yang amat mempesona buat keduanya. Sebut saja
misalnya Negara-negara di kawasan Asia Timur dan Tenggara seperti Indonesia,
Malaysia, Thailand, Jepang serta Negara-negara di kawasan lain yang kaya akan
energi dunia seperti Uni Emirat Arab, Kuwait dan Qatar. Dalam kondisi yang
seperti ini, lahir dorongan yang kuat dari para pemimpin dunia ketiga untuk
dapat keluar dari tekanan dua Negara tersebut.
Akhirnya pada tahun 1955 bertempat di
Bandung, Indonesia, 29 Kepala Negara Asia dan Afrika bertemu membahas masalah
dan kepentingan bersama, termasuk didalamnya mengupas secara serius tentang
kolonialisme dan pengaruh kekuatan “barat”. Pertemuan ini disebutkan pula
sebagai Konferensi Asia Afrika atau sering disebut sebagai Konferensi Bandung.
Konferensi inilah yang menjadi tonggak lahirnya Gerakan Non Blok.
Pembangunan Gerakan Non-blok
dicanangkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dihadiri 25 negara dari
Asia, Afrika, Eropa, dan Latin Amerika diselenggarakan di Biograd (Belgrade),
Yugoslavia pada tahun 1961. Pemimpin kharismatik dari Yugoslavia, Presiden Broz
Tito, menjadi pemimpin pertama dalam Gerakan Non-Blok. Sejak pertemuan Belgrade
tahun 1961, serangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok telah
diselenggarakan di Kairo, Mesir (1964) diikuti oleh 46 negara dengan anggota
yang hadir kebanyakan dari negara-negara Afrika yang baru meraih kemerdekaan,
kemudian Lusaka, Zambia (1969), Alzier, Aljazair (1973) saat terjadinya krisis
minyak dunia, Srilangka (1977), Cuba (1981), India (1985), Zimbabwe (1989),
Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, dan terakhir di Malaysia pada tahun 2003.
Dengan didasari oleh semangat Dasa Sila Bandung, maka pada tahun 1961 Gerakan
Non Blok dibentuk oleh Josep Broz Tito, Presiden Yugoslavia saat itu.
Penggunaan istilah “Non-Alignment”
(Tidak Memihak) pertama kali dilontarkan Perdana Menteri India Jawaharlal
Nehru dalam pidatonya di Srilangka tahun 1954. Dalam pidato ini, Perdana
Menteri Nehru menjelaskan lima pilar prinsipil, empat pilar diantaranya disampaikan
oleh Petinggi Tiongkok Chou En-lai, yang dijadikan pedoman bagi hubungan antara
Tiongkok dengan India. Lima prinsip itu disebut dengan “Panchshell”, yang
kemudian menjadi basis dari Gerakan Non-Blok.
II.
Tujuan
GNB
Meredakan ketegangan dunia sebagai
akibat pertentangan dua blok adidaya yang bersengketa.
Mengusahakan terciptanya suasana dunia
yang aman dan damai.
Mengusahakan terwujudnya hubungan
antarbangsa secara demokratis
Menentang kolonialisme, politik
apartheid, dan rasialisme.
Memperjuangkan kebebasan dalam bidang
ekonomi dan kerja sama atas dasar persamaan derajat.
Meningkatkan solidaritas di antara
negara-negara anggota gerakan non blok.
Menggalang kerja sama antara negara
berkembang dan negara maju menuju terciptanya tata ekonomi dunia baru.
Mendukung perjuangan dekolonialisasi
dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme,
neokolonialisme, rasialisme, apartheid, dan zionisme
Sebagai wadah perjuangan negara-negara
yang sedang berkembang mengurangi ketegangan dunia.
III.
Peran serta Indonesia dalam GNB
Sebagai pemprakarsa lahirnya GNB
Presiden Soekarno sebagai duta untuk
menyampaikan keputusan KTT non blok I kepada Presiden Amerika serikat John F.
Kennedi.
Indonesia menjadi penyelenggara sekaligus
ketua Gerakan Non Blok dalam KTT GNB di Jakarta pada Bulan September 1992.
Presiden Soeharto merintis dibukanya kembali
Dialog Untara Selatan yang telah lama mengalami pemutusan, yakni dalam KTT G-7
di Tokyo Jepang tahun 1993.
Indonesia selalu mengusulkan dalam KTT
kemajuan Ekonomi, penghapusan penjajahan, dan kemurnia GNB tetap dipertahankan.
~}R{~
OKI (Organisasi Konferensi Islam)
I.
Sejarah OKI
OKI
merupakan organisasi Negara-negara Islam dan negara-negara yang mayoritas
penduduknya beragama Islam yang dibentuk sebagai reaksi terhadap pembakaran
mesjid Al Aqsa oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969 yang merupakan salah
satu tempat suci umat Islam, selain Mekkah dan Madinah serta bentuk penolakan
terhadap pendudukan wilayah-wilayah arab oleh Israel termasuk pula penguasaan atas
Yerussalem semenjak tahun 1967.
II.
Tujuan
OKI
Memelihara dan
meningkatkan solidaritas diantara negara-negara anggota dalam bidang ekonomi,
sosial, budaya, ilmu pengetahuan politik dan pertahanan keamanan.
Mengkoordinasikan
usaha-usaha untuk melindungi tempat-tempat suci.Membantu dan bekerjasama dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina.
Berupaya
melenyapkan perbedaan rasial, diskriminasi, kolonialisme dalam segala bentuk.
Memperkuat
perjuangan umat Islam dalam melindungi martabat umat, dan hak masing-masing
negara Islam.
Menciptakan
hubungan kerjasama yang harmonis, saling pengertian antar negara OKI dan
Negara-negara lain.
III.
Peran serta Indonesia di OKI
Beberapa
peran aktif Indonesia di OKI yang menonjol adalah ketika pada tahun 1993
Indonesia menerima mandat sebagai ketua Committee of Six, yang
bertugas memfasilitasi perundingan damai antara Moro
National Liberation Front (MNLF) dengan pemerintah Filipina.
Kemudian pada tahun 1996, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat
Menteri (KTM-OKI) ke-24 di Jakarta.
Selain
itu, Indonesia juga memberikan kontribusi untuk mereformasi OKI sebagai wadah
untuk menjawab tantangan umat Islam memasuki abad ke-21. Pada penyelenggaraan
KTT OKI ke-14 di Dakar Senegal, Indonesia mendukung pelaksanaan OIC's Ten-Year Plan of Action. Dengan diadopsinya
piagam ini, Indonesia memiliki ruang untuk lebih berperan dalam memastikan
implementasi reformasi OKI tersebut. Indonesia berkomitmen dalam menjamin
kebebasan, toleransi dan harmonisasi serta memberikan bukti nyata akan
keselarasan Islam, demokrasi dan modernitas.
Bagi
Indonesia, OKI merupakan wahana untuk menunjukkan citra Islam yang santun dan
moderat. Sebagaimana yang ditunjukkan Indonesia pada dunia internasional dalam
pelaksanaan reformasi 1998 serta kemampuan Indonesia melewati transisi menuju
negara yang demokratis melalui penyelenggarakan pemilihan umum legislatif
ataupun pemilihan presiden secara langsung yang berjalan dengan relatif baik.
Pengalaman Indonesia tersebut dapat dijadikan rujukan bagi negara-negara
anggota OKI lainnya, khususnya negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara
yang sedang mengalami proses demokratisasi.
~}R{~
OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)
I.
Sejarah
Venezuela
adalah negara pertama yang memprakarsai pembentukan organisasi OPEC dengan
mendekati Iran, Gabon, Libya, Kuwait dan Saudi Arabia pada tahun 1949,
menyarankan mereka untuk menukar pandangan dan mengeksplorasi jalan lebar dan
komunikasi yang lebih dekat antara negara-negara penghasil minyak. Pada 10 – 14
September 1960, atas gagasan dari Menteri Pertambangan dan Energi Venezuela Juan
Pablo Pérez Alfonzo dan Menteri Pertambangan dan Energi Saudi Arabia Abdullah
Al Tariki, pemerintahan Irak, Persia atau Iran, Kuwait, Saudi Arabia dan
Venezuela bertemu di Baghdad untuk mendiskusikan cara-cara untuk meningkatkan
harga dari minyak mentah yang dihasilkan oleh masing-masing negara. OPEC
didirikan di Baghdad, dicetuskan oleh satu hukum 1960 yang dibentuk oleh
Presiden Amerika Dwight Eisenhower yang mendesak kuota dari impor minyak
Venezuela dan Teluk Persia seperti industri minyak Kanada dan Mexico. Kelima
negara tersebut (Irak, Persia atau Iran, Kuwait, Saudi Arabia dan Venezuela)
selanjutnya dikenal sebagai negara pendiri OPEC.
Eisenhower
membentuk keamanan nasional, akses darat persediaan energi, pada waktu perang.
Yang menurunkan harga dari minyak dunia di wilayah ini, Presiden Venezuela
Romulo Betancourt bereaksi dengan berusaha membentuk aliansi dengan negara-negara
Arab produsen minyak sebagai satu strategi untuk melindungi otonomi dan
profabilitas dari minyak Venezuela. Sebagai hasilnya, OPEC didirikan untuk
menggabungkan dan mengkoordinasi kebijakan-kebijakan dari negara-negara anggota
sebagai kelanjutan dari yang telah dilakukan.
II.
Tujuan
OPEC
Tujuan yang hendak dicapai OPEC yaitu:
“preserving and enhancing the role of oil as a prime energy source in
achieving sustainable economic development” melalui:
Koordinasi dan unifikasi kebijakan perminyakan
antar negara anggota;
Menetapkan strategi yang tepat untuk
melindungi kepentingan negara anggota;
Menerapkan cara-cara untuk menstabilkan harga
minyak di pasar internasional sehingga tidak ter- jadi fluktuasi harga;
Menjamin income yang tetap bagi negara-negara
produsen minyak;
Menjamin suplai minyak bagi konsumen;
Menjamin kembalinya modal investor di bidang
minyak secara adil.
III.
Peran Serta Indonesia dalam OPEC
Indonesia
memiliki kesempatan untuk menempatkan sumber daya manusianya untuk bekerja di
sekretariat OPEC. Hal ini merupakan investasi jangka panjang karena akan dapat
menjadi network bagi Indonesia di masa datang.
OPEC
tetap membutuhkan Indonesia sebagai faktor penyeimbang dalam komposisi
keanggotaannya. Indonesia merupakan satu-satunya negara asia yang menjadi
anggota Opec. Keanggotaan Opec yang didominasi oleh negara – negara timur
tengah tidak akan menguntungkan dalam sudut pandang citra OPEC di dunia
internasional. Citra Indonesia sebagai negara demokratis dan berpenduduk muslim
terbesar dan moderat di dunia dapat membantu perbaikan citra OPEC.
Dalam
OPEC sendiri belum ada tuntutan agar indonesia mengkaji keanggotaannya karena
turunnya tingkat produksi minyak bumi Indonesia serta mulainya Indonesia menjadi
negara importir minyak. OPEC menyadari bahwa kemungkinan penurunan ekspor
minyak negara – negara anggota adalah salah
satu akibat dari kurangnya investasi di sektor perminyakan negara
tersebut.
IV.
Alasan Indonesia keluar dari OPEC
Di karenakan indonesia pada Mei 2008
indonesia telah mengajukan surat dari OPEC (Organization,Of,The,Petroleum
Exporting Countries) mengingat sekarang Indonesia telah menjadi
importir minyak (sejak tahun 2003) atau net importer dan tidak mampu
memenuhi QUOTA yang telah di tetapkan.
Dapat kita simpulkan bahwa mengapa
Indonesia keluar dari opec dikarenakan Indnesaia telah menjadi importir minyak
dan tidak mampu memenuhi QUOTA yang telah di tetapkan.
~}R{~
APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)
I.
Sejarah APEC
Dinamika ekonomi politik Asia Pasifik
pada akhir tahun 1993 tampak memasuki babak baru, terutama dalam bentuk
pengorganisasian kerja sama perdagangan dan investasi regional. Dalam hal ini,
negara-negara Asia Pasifik berbeda dengan negara-negara di Eropa Barat.
Negara-negara di Eropa Barat memulainya dengan membentuk wadah kerja sama
regional. Dengan organisasi itu, ekonomi di setiap negara saling berhubungan
dan menghasilkan ekonomi Eropa yang lebih kuat daripada sebelum Perang Dunia
II. Sebaliknya, negara-negara Asia Pasifik, terutama sejak tahun 1970-an,
saling berhubungan secara intensif dan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang
tinggi walaupun tanpa kerangka kerja sama formal seperti yang ada di Eropa.
Bahkan, berbagai transaksi ekonomi terjadi antarnegara yang kadang-kadang tidak
memiliki hubungan diplomatik. Taiwan adalah contoh negara yang tidak diakui
eksistensi politiknya, tetapi menjadi rekanan aktif sebagian besar negara Asia
Pasifik dalam kegiatan ekonomi. Sekarang dinamika ekonomi itu dianggap memerlukan
wadah organisasi yang lebih formal.
Dunia usaha lebih dahulu merasakan
adanya kebutuhan akan organisasi itu, seperti tercermin dalam pembentukan
Pacific Basin Economic Council (PBEC) tahun 1969. Organisasi ini beranggotakan
pebisnis dari semua negara Asia Pasifik, kecuali Korea Utara dan Kampuchea.
Organisasi PBEC aktif mendorong perdagangan dan investasi di wilayah Asia
Pasifik, tetapi hanya melibatkan sektor swasta.
Pada tahun 1980 muncul Pacific
Economic Cooperation Council (PECC). Organisasi yang lahir di Canberra,
Australia ini menciptakan kelompok kerja untuk mengidentifikasi kepentingan
ekonomi regional, terutama perdagangan, sumber daya manusia, alih teknologi,
energi, dan telekomunikasi. Walaupun masih bersifat informal, PECC melibatkan
para pejabat pemerintah, pelaku bisnis, dan akademis. Salah satu hasil kegiatan
PECC adalah terbentuknya Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) sebagai wadah
kerja sama bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik di bidang ekonomi yang secara
resmi terbentuk bulan November 1989 di Canberra, Australia. Pembentukan
APEC atas usulan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. Suatu hal yang
melatarbelakangi terbentuknya APEC adalah perkembangan situasi politik dan
ekonomi dunia pada waktu itu yang berubah secara cepat dengan munculnya
kelompok-kelompok perdagangan seperti MEE, NAFTA. Selain itu perubahan besar
terjadi di bidang politik dan ekonomi yang terjadi di Uni Soviet dan Eropa
Timur. Hal ini diikuti dengan kekhawatiran gagalnya perundingan Putaran Uruguay
(perdagangan bebas). Apabila masalah perdagangan bebas gagal disepakati, diduga
akan memicu sikap proteksi dari setiap negara dan sangat menghambat perdagangan
bebas. Oleh karena itu, APEC dianggap bisa menjadi langkah efektif untuk
mengamankan kepentingan perdagangan negara-negara di kawasan Asia Pasifik.
II.
Tujuan APEC
Ø bekerja untuk
mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya di seluruh kawasan
Asia-Pasifik,
Ø menciptakan
ekonomi domestik yang efisien dan secara dramatis meningkatkan ekspor.
Ø terwujudnya perdagangan
dan investasi yang bebas dan terbuka di Asia-Pasifik pada 2010 untuk
negara-negara industri dan pada 2020 untuk negara-negara berkembang.
Ø Tujuan ini
diadopsi oleh pemimpin pada pertemuan 1994 di Bogor, Indonesia.
III.
Peran serta Indonesia di APEC
Indonesia
menjadi anggota APEC sejak pembentukannya pada 1989 dan telah memberi berbagai
kontribusi positif bagi perkembangan APEC. Peran Indonesia pada dekade awal
pembentukan APEC sejalan dengan kondisi internasional dan kepentingan Indonesia
pada saat itu. Perang Dingin baru saja berakhir dan sistem ekonomi berdasarkan
ideologi pasar bebas dan persaingan bebas menjadi dominan. Kontribusi utama
Indonesia pada awal pembentukan APEC adalah merumuskan Bogor Declaration pada
saat Keketuaan APEC Indonesia tahun 1994, termasuk di dalamnya adalah Bogor
Goals. Bogor Goals menjadi fokus utama APEC untuk membentuk suatu kawasan Asia
Pasifik yang lebih bebas dan terbuka bagi perdagangan dan investasi. Target
pencapaian Bogor Goals bagi negara maju adalah pada 2010, sementara bagi negara
berkembang adalah pada 2020.
~}R{~
IGGI (Inter-Governmental
Group on Indonesia) & CGI (Consultative Group on Indonesia)
I.
Sejarah IGGI
Pergantian
kekuasaan dari rezim Orde Lama yang dipimpin Soekarno menuju rezim Orde Baru
yang dipimpin Soeharto memberikan perubahan yang cukup mendasar dalam sifat
diplomasi Indonesia. Soekarno dengan haluan politik luar negeri yang
revolusioner dan anti-imperialisme bersifat sangat konfrontatif. Indonesia pada
masa kepemimpinan Soekarno memperlihatkan sifat – sifat militan dan cenderung
konfrontatif terhadap segala unsur yang diidentifikasi sebagai ”antek
imperialisme”. Dalam hal ekonomi, Soekarno mengatur segala rencana pembangunan
ekonomi dan memiliki semboyan ”berdiri di atas kaki sendiri” yang merefleksikan
pendirian anti-Barat. Karena inilah, secara umum hubungan Indonesia
dengan negara – negara Barat bisa dikatakan tidak harmonis.Sebaliknya, setelah
memasuki rezim Orde Baru, sifat politik luar negeri Indonesia yang konfrontatif
tersebut berganti dengan politik yang bersifat kooperatif. Indonesia yang
selama masa Demokrasi Terpimpin memiliki hubungan yang kurang baik dengan
negara – negara Barat mulai memperbaiki hubungan tersebut sesudah memasuki
rezim Orde Baru. Hal ini dilakukan terutama karena orientasi politik luar
negeri Indonesia berubah haluan menjadi pembangunan ekonomi dalam negeri
melalui kerja sama dengan negara – negara lain. Hal ini terjadi karena
pemerintah Orde Baru menyadari bahwa untuk melakukan pembangunan Ekonomi,
Indonesia membutuhkan dana, sedangkan Indonesia yang baru merdeka memiliki
kekurangan dana yang sangat besar untuk melakukan pembangunan tersebut. Kerja
sama dengan negara – negara lain ini dibuka untuk mendapatkan bantuan luar
negeri demi melaksanakan pembangunan ekonomi dalam negeri. Diplomasi yang
dilakukan oleh Orde Baru banyak disebut sebagai ”Diplomasi Pembangunan”
(Diplomacy For Development). Salah satu hasil diplomasi pembangunan Orde Baru
terkait dengan upaya untuk mendapatkan bantuan luar negeri
adalah Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI/Kelompok
Antarpemerintah Mengenai Indonesia).Usaha untuk membentuk IGGI tersebut mulai
dilakukan pada bulan September 1966 dalam pertemuan antara 12 negara kreditor
yang dilaksanakan di Tokyo untuk mengetahui rencana Indonesia dalam memperbaiki
keadaan ekonomi dan evaluasi IMF akan rencana tersebut. Dalam forum ini,
Indonesia berhasil menggalang dukungan dan menegosiasikan utangnya kepada para
kreditur dalam forum Paris Club dan dirasakan perlunya forum antar
pemerintah untuk membantu pembangunan di Indonesia, baik berupa dana maupun
pemikiran. Kesepakatan untuk membentuk sebuah forum formal dalam rangka
membantu perekonomian Indonesia dicapai pada pertemuan ini. Hal ini dapat
dikatakan sebagai sebuah keberhasilan diplomasi pembangunan waktu itu.
II.
Tujuan IGGI
Memberi
bantuan kredit jangka panjang dengan bunga ringan kepada Indonesia dalam
membiayai pembangunannya. Sejak tahun 1992 IGGI bubar sebab Indonesia menolak
bantuan Belanda yang dianggap terlalu banyak mengaitkan pinjaman luar negeri
dengan masalah politik di Indonesia. Sebagai penggantinya, pemerintah Indonesia
meminta Bank Dunia membentuk CGI.
III.
Terbentuknya CGI
CGI
berdiri pada tahun 1992 sebagai pengganti IGGI yang sudah dibubarkan pada
tanggal 22 maret 1992. CGI beranggotakan lembaga-lembaga keuangan
internasional dan negara-negara donor bagi Indonesia. CGI dibentuk oleh Bank
Dunia dan merupakan lembaga kerja sama yang membantu Indonesia dalam
melaksanakan pembangunan dan melakukan stabilitas dengan cara memberikan
bantuan pangan dan non-pangan,serta kredit dengan syarat lunak. Negara anggota
antara lain: Jerman, Inggris, Korea Selatan, AS, Jepang, Swiss, Italia,
Perancis, Belgia, Denmark, Austria, Kanada, Spanyol, Norwegia, Australia,
Finlandia, dan Selandia Baru.
IV.
Tujuan CGI
Memberi pinjaman dan bantuan untuk
keperluan pembangunan ekonomi Indonesia.
V.
Kabar Terbaru Tentang CGI
Jakarta, 06 Februari 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
telah menyatakan hendak membubarkan forum Consultative Group on Indonesia (CGI)
dan tidak berencana untuk berutang lagi kepada IMF atau lembaga donor lain.
Presiden yakin bahwa Indonesia sudah bisa mengatasi masalah utang luar negeri
tanpa keterlibatan CGI dan sekaligus menegaskan bahwa utang luar negeri sudah
harus mulai dikurangi agar APBN bisa lebih sehat.
~}R{~
Daftar
Pustaka
http://didinhapidin.wordpress.com/2008/10/10/lembaga-lembaga-dunia/ Senin, 16 September 2013
http://jemsbeniko.blogspot.com/2011/12/opec.html Senin, 16 September 2013
http://asagenerasiku.blogspot.com/2012/09/tujuan-kerjasama-anggota-opec.html Minggu, 15 September 2013
http://tegerbangun366.blogspot.com/2010/03/organisasi-konferensi-islam-oki.html Minggu, 15 September 2013
http://texbuk.blogspot.com/2011/11/sejarah-organisasi-apec-asia-pasifik_4209.html Minggu, 15 September 2013
http://asagenerasiku.blogspot.com/2012/09/tujuan-kerjasama-anggota-opec.html, Minggu,
15 September 2013
~}R{~
